JAKARTA - Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membahas maraknya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Anggota Komisi IX DPR dari NasDem, Irma Chaniago, menyoroti penyalahgunaan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diperjualbelikan.
"Saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan. Diperjualbelikan," ujar Irma. Ia menegaskan pernyataannya berdasarkan pengalaman dan data saat menangani tiga katering besar sebelum menjadi anggota DPR.
Baca Juga: BGN Terapkan Rapid Test Makanan untuk Cegah Kasus Keracunan MBG Menurut Irma, standar karyawan di SPPG perlu ditingkatkan. Ia menekankan bahwa setiap SPPG idealnya memiliki tiga karyawan utama: satu menangani administrasi dan keuangan, satu ahli gizi, dan satu bertanggung jawab atas higienis makanan dan dapur.
"Higienis itu bukan hanya menyangkut makanan tapi menyangkut SPPG di dapur. Mereka harus tahu di mana meletakkan makanan kering dan basah, harus ada ruang khusus," tambah Irma.
Selain itu, Irma menyoroti perlunya penguatan kontrol di setiap SPPG. Ia menekankan pentingnya anggaran yang memadai agar pihak pengawas, baik dari BPOM maupun Dinas Kesehatan, dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
Lebih jauh, Irma memberikan usulan agar nama program Makan Bergizi Gratis (MBG) diubah menjadi Makan Bergizi saja. Menurutnya, istilah "gratis" bisa menimbulkan konotasi negatif, meski niat pemerintah untuk meningkatkan gizi dan IQ anak-anak bangsa sangat mulia.
Rapat kerja ini dihadiri pula oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM, Mendukbangga, dan jajaran BGN lainnya, sebagai tindak lanjut atas maraknya laporan kasus keracunan MBG yang telah menimpa ribuan anak di berbagai daerah.*
(kp/j006)