JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (
Banggar)
DPR RI,
Said Abdullah, menegaskan bahwa program
Makan Bergizi Gratis (
MBG) yang menjadi prioritas
Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak dihentikan meski terdapat sejumlah kasus keracunan yang mencuat di berbagai wilayah.Pernyataan ini disampaikan
Said menyusul desakan dari sejumlah pihak, termasuk Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (
JPPI), yang meminta pemerintah menghentikan sementara program
MBG pasca-temuan kasus keracunan siswa di Bandung Barat dan daerah lainnya."Program prioritas presiden
Makan Bergizi Gratis itu adalah sesuatu yang baik dan harus didorong. Bahwa dalam perjalanannya ada masalah seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka pemerintah harus segera melakukan deteksi mendalam," ujar
Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/9/2025).
Baca Juga: DPR RI Sahkan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 2025–2030 Said menyoroti kapasitas produksi makanan dalam program
MBG yang dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai, beban produksi yang terlalu besar dapat menyebabkan makanan basi dan membahayakan siswa."Karena satu SPPG melayani 3.000 porsi, apakah itu bisa dikurangi? Mungkin cukup 1.500 saja. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah masih dalam kondisi fresh from the oven," katanya.Menurut
Said, waktu produksi juga menjadi perhatian penting. Ia menilai proses memasak yang dimulai dini hari, namun baru dikonsumsi menjelang siang hari, rentan menurunkan kualitas makanan."Kalau masak jam 02.00 dini hari dan dimakan jam 12.00 siang, itu sudah 10 jam lebih. Makanan bisa rusak. Jadi kita perlu pola baru. Misalnya, setiap sekolah punya satu SPPG agar pengawasan lebih mudah dan makanan lebih segar," imbuhnya.