JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (
KPAI) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
program Makan Bergizi Gratis (
MBG) menyusul semakin banyaknya laporan kasus
keracunan makanan yang dialami anak-anak di sekolah, termasuk peserta didik usia dini (PAUD).Wakil Ketua
KPAI,
Jasra Putra, menyampaikan bahwa kasus
keracunan yang melibatkan anak-anak kecil seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah. Menurutnya, anak usia dini memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih rentan dibandingkan orang dewasa, sehingga risiko
kesehatan yang muncul menjadi lebih tinggi.
Baca Juga: Heboh Surat Perjanjian MBG di Sleman: Minta Penerima Manfaat Tutup Mulut soal Keracunan "Saya kira pertahanan anak sekecil itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Satu kasus anak
keracunan sudah cukup banyak bagi
KPAI. Apalagi kalau jumlahnya terus bertambah," ujar
Jasra, Minggu (21/9/2025).Dalam pernyataannya,
Jasra meminta pemerintah untuk menghentikan sementara distribusi makanan
MBG, setidaknya hingga instrumen pengawasan dan pedoman teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar siap dan bisa diterapkan secara merata di lapangan.Ia menganalogikan akselerasi
program MBG seperti mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi tanpa sistem rem yang memadai."Kalau ingin ngebut, kontrol dan sistem pengawasannya juga harus kuat. Kalau tidak, rem saja dulu, lihat situasinya, evaluasi lagi. Karena yang dipertaruhkan adalah
kesehatan dan nyawa anak-anak," tegas
Jasra.
KPAI bersama lembaga masyarakat sipil seperti Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Wahana Visi Indonesia (WVI), telah menggelar Survei Suara Anak untuk Program
MBG di 12 provinsi dengan melibatkan 1.624 anak, termasuk anak dengan disabilitas.