JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penjelasan terkait status pelayanan dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), yang tidak lagi melayani pasien anak dengan cover BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa dr. Piprim telah resmi dipindah tugaskan atau dimutasi ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati sejak April 2025.
Dengan mutasi tersebut, dr. Piprim masih dapat memberikan pelayanan kesehatan, termasuk kepada pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan.
"Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dr. Piprim harus siap mengabdi dan bertugas di manapun sesuai kebutuhan institusi. Mutasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta demi pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," jelas Aji dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).
Lebih lanjut, Aji memastikan bahwa masyarakat yang selama ini menjadi pasien dr. Piprim di RSCM tetap dapat memperoleh pelayanan di RSUP Fatmawati dengan berbagai skema pembiayaan, baik melalui pembayaran mandiri, asuransi swasta, maupun Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS).
Sebelumnya, dr. Piprim mengumumkan melalui akun Instagram pribadinya bahwa dirinya tidak dapat lagi melayani pasien BPJS di RSCM.
Ia menyatakan keputusan tersebut sebagai konsekuensi setelah mengkritisi kebijakan Kementerian Kesehatan yang dinilai kurang mengedepankan azas meritokrasi bagi ASN.
Dalam pengumumannya, dr. Piprim menyampaikan bahwa akun praktik BPJS miliknya di RSCM telah ditutup, sehingga tidak dapat lagi melayani pasien dengan skema BPJS.
Namun, ia tetap melayani pasien di poli swasta RSCM Kencana dengan tarif yang cukup tinggi.
"Untuk ayah bunda yang ingin putra-putrinya dilayani oleh saya, harus melalui poli swasta dengan biaya sekitar Rp 4 juta untuk echo dan pemeriksaan," ujar dr. Piprim.
Ia mengungkapkan keprihatinannya karena selama 28 tahun mengabdi di RSCM, mayoritas pasien yang ditanganinya adalah pengguna BPJS.
Ia juga menolak mutasi yang dianggapnya tidak prosedural dan tiba-tiba, tanpa pemberitahuan dan berdasarkan proses yang tidak transparan.