JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengalokasikan anggaran sebesar Rp69 triliun untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut bertujuan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, termasuk biaya operasi dan layanan medis lainnya.
"Dari total Rp69 triliun, Rp66,5 triliun dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang mencakup sekitar 96,8 juta peserta. Sisanya, Rp2,5 triliun diperuntukkan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP kelas III sebanyak 49,6 juta peserta," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Rincian Anggaran Kesehatan 2026
Lebih lanjut, Sri Mulyani merinci bahwa total anggaran sektor kesehatan tahun depan mencapai Rp244 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp123,2 triliun dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat dan Rp72,1 triliun untuk pengembangan sarana dan prasarana kesehatan.
Rincian anggaran layanan kesehatan masyarakat meliputi:
- Rp69 triliun untuk iuran JKN,
- Rp24,7 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui, dan balita,
- Rp13,3 triliun untuk jaminan kesehatan ASN, TNI, dan Polri,
- Rp8,7 triliun untuk program pemberian vaksin tuberkulosis.
Selain itu, terdapat alokasi sebesar Rp2,6 triliun untuk layanan cek kesehatan gratis bagi 130,3 juta peserta, serta Rp2,9 triliun untuk penanganan stunting melalui dana desa.