JAKARTA – Kebijakan membuka peluang bagi rumah sakit (RS) asing beroperasi di Indonesia terus menuai perhatian publik.
Namun, menurut Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Azhar Jaya, langkah ini justru bisa menjadi pemicu peningkatan kualitas layanan rumah sakit di Tanah Air.
Azhar menegaskan, pembukaan cabang RS asing bukan hal baru karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang daftar bidang usaha terbuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA).
Meski demikian, hingga kini belum ada rumah sakit dengan kepemilikan asing 100 persen yang beroperasi di Indonesia.
"Kalau kita mau kompetisi sama orang, kita harus punya rival yang bagus. Kalau rivalnya bagus, kita bisa terpacu," ujar Azhar dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (16/7/2025).
Menurut Azhar, kehadiran rumah sakit asing bisa mendorong inovasi manajemen dan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Hal ini penting agar rumah sakit dalam negeri terus berkembang dan berbenah, termasuk dari sisi standar layanan, teknologi, dan tata kelola.
"Ini bukan masalah, justru bisa menjadi pemicu agar RS kita berbenah dan berani bersaing secara sehat," tambahnya.
Meski terbuka bagi investor asing, Azhar menegaskan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab memastikan pemerataan layanan kesehatan, khususnya di daerah yang belum tersentuh layanan swasta.
Ia menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan insentif agar RS asing juga membuka layanan di luar Jawa atau wilayah terpencil.
"Misalnya, kalau mereka bangun RS di Jawa, maka harus juga bangun di luar Jawa. Tapi ini masih dalam tahap wacana, belum jadi aturan resmi," jelasnya.
Contoh keberhasilan investasi swasta di wilayah terluar pun disebut Azhar, seperti pembangunan RS di Papua oleh Caroline Riady, yang membuktikan bahwa RS swasta bisa masuk ke daerah dengan kebutuhan tinggi, bukan hanya kawasan elite.