PADANG — Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Prof. Budi Santoso, mengingatkan bahwa penambahan jumlah dokter di Indonesia harus dibarengi dengan perencanaan matang mengenai distribusinya.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Muktamar AIPKI 2025 yang berlangsung di Kota Padang, Jumat (27/6/2025).
Pernyataan ini merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk menambah jumlah fakultas kedokteran guna mengatasi kekurangan tenaga dokter di tanah air.
"Ketika kita akan menghasilkan dokter, maka sejak awal sudah harus dipikirkan soal distribusinya. Jika tidak, kita hanya akan menambah jumlah dokter yang terpusat di kota-kota besar," ujar Prof. Budi.
Budi menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis yang masih sangat nyata.
Ia mencontohkan, saat ini DKI Jakarta memiliki sekitar 1.100 dokter kandungan, sementara di salah satu provinsi di Papua hanya ada empat orang dokter spesialis kandungan.
"Ini jelas menunjukkan ada ketimpangan serius yang harus dibenahi jika ingin kebijakan penambahan dokter benar-benar efektif menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia," ungkapnya.
AIPKI mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi distribusi sejak hulu, termasuk dengan menyerap calon mahasiswa kedokteran dari daerah-daerah yang minim tenaga kesehatan.
Menurut Budi, pendekatan ini lebih menjanjikan untuk memastikan para dokter kembali mengabdi di daerah asal mereka usai pendidikan.
"Jika distribusi ini tidak dipetakan dari awal, maka kita hanya akan mencetak lulusan kedokteran yang lagi-lagi menumpuk di perkotaan," tegasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan bahwa penambahan jumlah dokter harus dilakukan secara cepat dan tidak terhambat oleh regulasi usang.
Ia meminta para menterinya mengambil langkah konkret tanpa terjebak dalam prosedur yang berbelit.