MEDAN– Sejumlah guru besar Fakultas Kedokteran dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyatakan sikap tegas menolak arah kebijakan kesehatan nasional yang dinilai terburu-buru, tidak berbasis bukti ilmiah, dan berpotensi merusak sistem pendidikan kedokteran serta mutu layanan kesehatan masyarakat.
Di Pendopo Fakultas Kedokteran USU, Selasa (20/5/2025), dokter Guslihan Dasa Tjipta mewakili para guru besar menyampaikan keprihatinan atas intervensi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan.
"Kami mendesak Kemenkes menghentikan intervensi yang melemahkan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan. Kebijakan ini justru mengarah pada penurunan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis," ujar Guslihan.
Salah satu isu krusial yang dipersoalkan adalah pembentukan kolegium dokter spesialis baru yang dinilai tidak transparan, tanpa melibatkan perhimpunan dokter dan institusi pendidikan terkait.
Proses tersebut, menurut Guslihan, mengancam independensi keilmuan dan membuka ruang intervensi politik serta birokrasi dalam dunia kedokteran.
Lebih jauh, ia mengkritisi narasi pemerintah yang menyalahkan dokter, rumah sakit, hingga fakultas kedokteran atas permasalahan sistemik, seperti rendahnya akses layanan dan tidak meratanya distribusi dokter.
"Masalah utama bukan di dokter, tetapi pada kegagalan tata kelola sistem dan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran," tambahnya.
Guru besar FK USU juga menilai pembangunan rumah sakit rujukan dengan fasilitas mewah namun tanpa tenaga medis dan SDM yang memadai sebagai pendekatan yang tidak menyelesaikan akar persoalan kesehatan di daerah.
Senada, FK Unhas Desak Presiden Prabowo Lindungi Kedaulatan Ilmu Kedokteran
Di tempat terpisah, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof. Haerani Rasyid, bersama para guru besar juga menyuarakan kritik serupa. Mereka menilai langkah Kemenkes saat ini terkesan tergesa dan cenderung sentralistis.