JEDDAH - Indonesia mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil langkah nyata untuk merespons berbagai tindakan Israel di wilayah Palestina. Desakan itu mencakup perluasan permukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina hingga pembunuhan warga Palestina.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Luar Biasa ke-23 OKI di Jeddah, Arab Saudi, pada 27 Agustus 2026. Anis hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono.
Dalam forum tersebut, Anis meminta OKI memperkuat kewibawaannya melalui tindakan konkret dan berkelanjutan. Menurutnya, organisasi negara-negara Islam itu tidak cukup hanya mengeluarkan kecaman dan pernyataan terhadap Israel.
Baca Juga: Di Tengah 626 Tewas dan 2.426 Hilang, Kemlu Pastikan 45 WNI di Nepal Masih Selamat "OKI harus mampu membangun wibawa organisasi, tidak dengan kecaman dan pernyataan tetapi melalui aksi nyata dan berkelanjutan," kata Anis dalam keterangan yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri RI, dikutip Minggu (30/8/2026).
Indonesia menilai situasi di Timur Tengah saat ini berada dalam kondisi kritis. Konflik regional yang berlangsung juga disebut telah menimbulkan dampak yang semakin luas hingga ke luar kawasan.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia menilai Israel masih melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Sementara itu, perhatian negara-negara anggota OKI dinilai terbagi akibat konflik regional yang lebih luas.
"OKI harus memaksimalkan kemampuan dan mekanismenya untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai kejahatannya serta mengkategorikan tindakan kekerasan para pemukim ilegal sebagai aksi terorisme," ujar Anis.
Selain membahas persoalan Palestina, KTM-LB ke-23 OKI juga menyepakati Ismail Ould Cheikh Ahmed dari Mauritania sebagai Sekretaris Jenderal OKI untuk periode 2026-2031.
Ismail sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mauritania. Dia menggantikan Hissein Brahim Taha dari Chad yang telah menyelesaikan masa jabatannya.
Di sela pertemuan, Anis juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pejabat dari negara anggota OKI. Pertemuan tersebut antara lain dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Sudan, Menteri Luar Negeri Palestina, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Wakil Menteri Luar Negeri Turki, serta Wakil Menteri Luar Negeri Somalia.
Sejumlah pertemuan bilateral itu membahas penguatan kerja sama serta perkembangan isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
Keikutsertaan Indonesia dalam KTM-LB OKI menjadi bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia juga terus mendorong penghentian konflik dan terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.* (mt/dh)