JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat kepada Presiden Peru, Keiko Sofia Fujimori Higuchi. Surat tersebut berisi ucapan selamat atas pelantikan Keiko Fujimori sebagai kepala negara Peru.
Surat tersebut diantarkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia Arrmanatha Nasir yang hadir sebagai Utusan Khusus Pemerintah RI ke rangkaian pelantikan Presiden Peru di Lima.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu yang akrab disapa Tata menyerahkan surat Presiden Prabowo kepada Presiden Keiko Fujimori. Selain ucapan selamat, surat tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan Peru.
Baca Juga: Presiden Prabowo Malam Ini ke Monas, Pimpin Zikir Kebangsaan Bersama 100 Ribu Warga "Kami ingin memastikan hubungan Indonesia-Peru terus berkembang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara Asia Tenggara dan Amerika Latin yang semakin inklusif, saling menguntungkan, dan berorientasi pada hasil," ujar Wamenlu Tata dikutip dari keterangan resmi Kemlu, Sabtu (1/8/2026).
Dalam pidato kenegaraan pada saat pelantikannya, Presiden Peru menyampaikan inisiatif Programa Nacional de Asistencia Alimentaria atau PRONAA sebagai program bantuan sosial yang dirancang untuk menyalurkan bantuan makanan bagi pelajar. Program ini serupa dengan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, sejumlah program prioritas pembangunan Peru seperti penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur juga mirip dengan agenda pembangunan nasional Indonesia.
"Kesamaan prioritas pembangunan kedua negara akan membuka ruang bagi kerja sama yang lebih erat dan saling menguntungkan di berbagai sektor. Kami optimis hubungan Indonesia dan Peru akan semakin erat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara," kata Wamenlu Tata.
Presiden Keiko Fujimori juga menyampaikan tujuh prioritas kebijakan dalam pidatonya, yaitu keamanan publik; peningkatan taraf hidup masyarakat; peningkatan infrastruktur; fasilitasi investasi dan pembangunan; keberlanjutan fiskal (reaktivasi lapangan pekerjaan, investasi, dan bisnis); penguatan supremasi hukum dan demokrasi; serta penguatan kebijakan luar negeri melalui konsolidasi aliansi integrasi.* (in/dh)