JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menyiapkan 403 paket pekerjaan infrastruktur sepanjang 2026 untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Program tersebut difokuskan untuk memulihkan layanan dasar masyarakat, memperbaiki konektivitas antarwilayah, serta membangun infrastruktur yang lebih aman dan tangguh menghadapi bencana di masa mendatang.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan seluruh pekerjaan didukung Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp21,16 triliun.
Baca Juga: TP PKK Simalungun Ikuti Bimtek Tingkat Provinsi, Perkuat Kapasitas Pengurus dan Tata Kelola Organisasi Dana tersebut disiapkan agar proses rehabilitasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi berlanjut menjadi pembangunan yang berkelanjutan.
Anggaran itu dibagi ke empat direktorat di lingkungan Kementerian PU.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerima alokasi Rp7,52 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,02 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp2,89 triliun.
Di sektor sumber daya air, pekerjaan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, normalisasi sungai, pembangunan cekdam, hingga penyediaan air baku.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga akan fokus pada pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan guna memulihkan akses masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik dan aktivitas ekonomi.
Untuk sektor permukiman, Kementerian PU akan memperbaiki sistem penyediaan air minum, membangun sumur bor, meningkatkan fasilitas tempat pemrosesan akhir sampah, hingga menangani instalasi pengolahan lumpur tinja.
Selain itu, pembangunan hunian tetap dan rehabilitasi fasilitas umum seperti rumah sakit, rumah ibadah, pondok pesantren, serta madrasah juga menjadi bagian dari program pemulihan infrastruktur.
Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Apri menegaskan proses pemulihan terus berjalan meski masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan.
"Pada saat ini dapat disampaikan bahwa proses pemulihan terus berjalan, meskipun masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program dapat dituntaskan sekaligus meningkatkan kualitas agar lebih tangguh dan berkelanjutan," ujar Apri.