JAKARTA — Penangkapan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Israel dalam misi Global Sumud Flotilla memicu sorotan terhadap efektivitas Board of Peace (BoP) yang dibentuk untuk misi perdamaian di kawasan konflik.
Pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mempertanyakan peran dan fungsi BoP dalam merespons insiden yang menimpa relawan kemanusiaan tersebut. Menurutnya, tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap misi yang membawa bantuan kemanusiaan justru bertentangan dengan semangat perdamaian yang menjadi dasar pembentukan lembaga itu.
"Kalau misi damai kemudian dilawan atau direspons dengan penangkapan dan kekerasan, ini perlu jadi bahan evaluasi di Board of Peace," kata Yon, Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: Israel Tangkap 5 WNI di Misi Gaza, Kemlu Siapkan Perlindungan Yon menilai, BoP yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump seharusnya menjadi wadah yang menjamin perlindungan terhadap aktivitas kemanusiaan di wilayah konflik, termasuk Gaza. Namun, menurutnya, kejadian di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat dan implementasi.
"BoP itu dibuat untuk merepresentasikan sisi perdamaian, tetapi yang terjadi justru sebaliknya," ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik lebih tegas, termasuk melayangkan protes resmi atas penangkapan WNI tersebut kepada pihak terkait dalam BoP.
Bahkan, Yon membuka kemungkinan agar Indonesia mengevaluasi kembali keikutsertaannya apabila lembaga tersebut dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsi perdamaian.
Sebelumnya, lima WNI dilaporkan ditangkap oleh militer Israel saat mengikuti misi Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mendesak Israel untuk segera membebaskan seluruh WNI yang ditahan serta memastikan keselamatan awak kapal lainnya.*
(k/dh)