JAKARTA – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, mengungkapkan alasan di balik pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Rudy Soik dari jabatannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI. Rapat tersebut difokuskan untuk membahas isu mafia bahan bakar minyak (BBM) di NTT dan hubungannya dengan pencopotan Rudy Soik, yang telah menimbulkan perhatian publik.
Dalam momen yang cukup emosional setelah rapat, Kapolda Daniel berbicara langsung dengan Rudy Soik. “Anak ayam ini ada di tanganmu. Kalau itu mati, terserah kau, kalau hidup, terserah kau. Kamu yang harus menentukan atas kariermu sendiri. Saya hanya menandatangani,” ungkap Daniel di hadapan Rudy, menegaskan bahwa masa depan karier Rudy berada di tangannya sendiri.
Pernyataan ini mencerminkan kasih sayang Daniel terhadap Rudy, yang telah menjalin hubungan mentor-murid selama bertahun-tahun. “Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu menjadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik tentang masalah TPPO maupun BBM,” tambahnya, sambil berharap agar Rudy bisa tetap berkontribusi positif meskipun situasi sulit ini.
Kapolda Daniel juga menekankan pentingnya komunikasi langsung antara mereka. “Kamu kalau ada apa-apa, langsung ke saya. Itu yang saya inginkan dari kamu. Ada saya, bapakmu,” kata Daniel, yang terlihat mengelus kepala Rudy dengan penuh perhatian. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun situasi sulit, Daniel tetap ingin Rudy merasa didukung.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Kapolda menekankan bahwa Rudy Soik masih merupakan anggota Polri. “Kamu lanjut sebagai anggota Polri atau tidak, tergantung kamu. Seperti perumpamaan seekor anak ayam, ada di tangan dia, mati atau tidak anak ayam ini ada di tangan dia,” jelas Daniel, merujuk pada tanggung jawab Rudy dalam menentukan arah kariernya.
Pemberhentian Rudy Soik mencuat dalam konteks masalah serius terkait mafia BBM di NTT, yang belakangan menjadi sorotan karena dampaknya terhadap masyarakat. Kasus ini memicu banyak pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas di kepolisian serta upaya pemberantasan praktik ilegal yang merugikan.
Rapat ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi penegakan hukum yang lebih tegas di NTT, sekaligus menjadi peringatan bagi para anggota kepolisian lainnya untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam tugas mereka. Kapolda Daniel berjanji akan terus mengawasi dan mendukung para anggotanya agar tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang dapat mencoreng nama baik institusi.
(K/09)