JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau "tol" bagi kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz. Indonesia menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional.
Sugiono mengatakan Indonesia turut berpartisipasi dalam forum internasional yang digagas oleh Inggris dan Prancis terkait upaya menormalkan kembali jalur pelayaran di kawasan Selat Hormuz yang tengah mengalami ketegangan.
"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online di rapat tersebut," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga: Pemerintah Targetkan 82,9 Juta Anak Terima Program Makan Bergizi Gratis pada 2026, Kini Sudah 62 Juta Tersalurkan Dalam forum tersebut, salah satu kesepakatan utama adalah penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya bagi kapal yang melintas di wilayah strategis tersebut.
"Yang intinya, negara-negara yang ikut konferensi menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," ujarnya.
Menurut Sugiono, Selat Hormuz merupakan jalur internasional yang tetap harus menjunjung prinsip freedom of navigation, meskipun berada di wilayah yang bersinggungan dengan kedaulatan beberapa negara seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian ketegangan melalui jalur diplomasi dan negosiasi politik demi menjaga stabilitas kawasan dan kelancaran perdagangan global.
"Konferensi ini juga menegaskan dukungan terhadap upaya diplomatis dan negosiasi politik untuk menyelesaikan ketegangan di Selat Hormuz," katanya.
Selain itu, forum tersebut turut membahas opsi peaceful military protection atau pengawalan militer damai bagi kapal-kapal yang melintas. Namun, Sugiono menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dan harus sesuai dengan hukum internasional serta mandat PBB.
"Ini masih dalam pembicaraan lanjutan, masih berupa proposal," ujarnya.
Ia menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan dunia karena tidak hanya dilalui komoditas energi seperti minyak, tetapi juga berbagai produk global lainnya.
"Perdamaian di jalur logistik ini sangat penting karena bukan hanya minyak yang lewat, tapi berbagai macam produk dunia," pungkasnya.*