KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintah mempertimbangkan langkah pemotongan gaji menteri apabila krisis di Timur Tengah semakin memburuk dan berdampak pada ekonomi global. Kebijakan tersebut disebut sebagai opsi antisipasi terhadap potensi tekanan fiskal negara.
Anwar mengatakan, meski kondisi saat ini masih terkendali, pemerintah tetap harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dari dampak konflik geopolitik, termasuk ketidakstabilan harga energi.
"Yang penting adalah mereka melayani dengan baik," kata Anwar, dikutip dari The Star, Sabtu (18/4/2026).
Baca Juga: IMF Ungkap 12 Negara Ajukan Pinjaman Baru di Tengah Krisis Global Akibat Perang Timur Tengah Ia menambahkan, sebagai perdana menteri yang juga merangkap menteri keuangan, dirinya tidak mempermasalahkan jika gajinya dipotong atau bahkan tidak dibayarkan. Namun ia menekankan bahwa kesejahteraan anggota kabinet tetap perlu diperhatikan selama mereka bekerja dengan baik.
"Bagi saya, tidak masalah jika tidak menerima gaji. Tapi gaji itu adalah hak mereka selama mereka berkinerja baik," ujarnya.
Anwar menegaskan, pemotongan gaji pejabat bisa saja dilakukan apabila kondisi ekonomi negara memburuk secara signifikan.
"Jika situasi ekonomi menjadi memburuk, hal itu dapat dipertimbangkan," katanya.
Sebelumnya, Malaysia diketahui tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi RON 95 di level 1,99 ringgit atau sekitar Rp8.500 meski tekanan pasar energi global meningkat akibat konflik Timur Tengah.*
(in/dh)