KUWAIT – Emir Kuwait, Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, mengecam serangan Iran terhadap negaranya yang telah menewaskan 12 orang sejak 28 Februari lalu.
Serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel di wilayah Republik Islam tersebut.
"Negara kita telah menjadi sasaran serangan brutal oleh negara Muslim tetangga, yang kita anggap sebagai teman, meskipun kita tidak mengizinkan penggunaan tanah, wilayah udara, atau pantai kita untuk tindakan militer apa pun terhadapnya. Kami telah berulang kali menyampaikan hal ini melalui saluran diplomatik," kata Sheikh Meshal dalam pidato yang disiarkan televisi Kuwait, Selasa (10/3).
Baca Juga: Rupiah Menguat Tipis, Tapi Ancaman Gejolak AS-Iran Bisa Bikin Tekanan Berat Penguasa Kuwait menegaskan hak penuh negara untuk membela diri.
Pernyataan ini disampaikan pertama kali sejak serangan Iran dimulai, menegaskan posisi Kuwait menghadapi eskalasi ketegangan di Teluk.
Selain Kuwait, Qatar juga menyuarakan kecaman keras.
Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani, menyebut serangan Iran sebagai "pengkhianatan besar" terhadap negara-negara Teluk.
"Mungkin hanya satu jam setelah dimulainya perang, Qatar dan negara-negara Teluk lainnya langsung diserang," ungkap Sheikh Mohammed dalam wawancara dengan Sky News, Senin (9/3).
Ia menambahkan, eskalasi ini terjadi meskipun Qatar dan negara Teluk lain menyatakan tidak akan ikut serta dalam konflik melawan Iran dan telah berupaya mencari solusi diplomatik.
Sheikh Mohammed menekankan bahwa Iran terus melanjutkan serangan meski Presiden Masoud Pezeshkian sebelumnya telah meminta maaf dan menjamin negara-negara Teluk tidak menjadi target selama tidak menyerang Iran.
"Kesalahan perhitungan Iran untuk menyerang negara-negara Teluk telah menghancurkan segalanya. Qatar sepenuhnya menolak dalih eskalasi militer yang digunakan oleh Republik Islam itu," tegasnya.
Dengan meningkatnya ketegangan ini, kawasan Teluk kini menghadapi risiko konflik yang lebih luas, sementara komunitas internasional terus mengamati langkah diplomatik yang mungkin ditempuh untuk meredakan situasi.*