MOSKWA – Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terkait dengan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Board of Peace diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, dan dimaksudkan sebagai badan internasional baru untuk memperkuat upaya perdamaian.
Namun, Moskwa menilai keberadaannya menimbulkan ketidakpastian terkait koordinasi dengan DK PBB, lembaga yang selama ini menjadi titik tumpu perdamaian kolektif internasional.
Baca Juga: Prabowo: Indonesia Bergabung Board of Peace untuk Kemerdekaan Palestina "Piagam Board of Peace mendefinisikan dirinya sebagai struktur baru yang dirancang menggantikan mekanisme lama yang dinilai tidak efektif," kata Kirill Logvinov, pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, kepada kantor berita TASS, Kamis (26/2/2026).
Menurut Logvinov, mandat tertulis Board of Peace tidak mencantumkan isu Gaza, padahal awalnya badan ini diusulkan untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.
Kekhawatiran Rusia bertambah karena hanya AS yang menjadi anggota tetap DK PBB yang bergabung, sementara anggota tetap lain—Rusia, China, Inggris, dan Prancis—tidak ikut serta.
Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum diundang dalam pertemuan Board of Peace, meskipun badan ini mengklaim beroperasi sesuai hukum internasional.
Sebagai ketua Board of Peace, Trump memiliki kewenangan luas, termasuk hak veto terhadap keputusan tertentu dan memecat anggota. Sementara itu, PBB menegaskan tanggung jawab utama menjaga perdamaian dunia tetap berada di Dewan Keamanan.
Ke depan, pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana Board of Peace akan berdampingan dengan DK PBB, mengingat peran dan mandat resmi PBB yang telah diakui secara internasional sejak berdirinya pada 1946.*
(k/dh)