JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginisiasi pembentukan Dewan Perdamaian global yang bertugas menyusun kebijakan dan mengawasi pemulihan Gaza pascakonflik.
Delapan negara telah menerima undangan untuk bergabung, termasuk Hungaria, Vietnam, Australia, India, Yordania, Yunani, Siprus, dan Pakistan.
Menurut seorang pejabat AS yang namanya dirahasiakan, setiap negara anggota diminta memberikan kontribusi senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16 triliun.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Tertekan, Dolar AS Capai Level Rp 16.917 Dana ini akan digunakan untuk membangun kembali wilayah Gaza yang hancur akibat perang selama dua tahun.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam menyatakan menerima undangan tersebut.
Beberapa negara lain, seperti Kanada, Turki, Mesir, Paraguay, dan Argentina, turut menerima informasi terkait inisiatif ini.
Jika resmi terbentuk, Dewan Perdamaian akan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, membentuk komite di Gaza, mengirim aparat keamanan, melucuti senjata Hamas, dan mengawasi pembangunan kembali kawasan yang terdampak konflik.
Trump menegaskan bahwa negara yang menerima undangan akan dianggap sebagai "negara pendiri" Dewan Perdamaian.
"Dewan Perdamaian akan memulai pendekatan baru yang berani untuk menyelesaikan konflik global," kata Trump dalam surat undangan yang dikutip Associated Press.
Beberapa pihak menilai, dewan ini berpotensi menjadi saingan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), terutama di tengah menurunnya pengaruh PBB akibat pemotongan anggaran oleh pemerintahan Trump dan beberapa donor utama.
Selain itu, Trump juga telah merilis nama-nama anggota dewan, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menlu AS Marco Rubio, utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, pebisnis Marc Rowan, penasihat politik Robert Gabriel, hingga menantu Trump, Jared Kushner.
Trump menyebut dewan ini sebagai "yang paling prestisius dan hebat yang bisa dikumpulkan saat ini," menunjukkan ambisi AS untuk memimpin upaya perdamaian dan rekonstruksi di Gaza secara global.*