TEHERAN – Gelombang protes anti-pemerintah di Iran terus berlanjut meski aparat keamanan memperketat penindakan.
Akses informasi semakin sulit karena pemadaman internet dan pemblokiran jaringan telepon, membuat kondisi di lapangan sulit dipantau secara menyeluruh.
Menurut laporan Human Rights Activists News Agency (HRANA), sedikitnya 544 orang tewas dalam aksi protes nasional dalam dua pekan terakhir.
Baca Juga: Situasi Iran Kian Memanas, Trump Klaim AS “Siap Membantu” Demonstran Anti-Pemerintah Dari jumlah itu, 496 adalah demonstran, sedangkan 48 anggota aparat keamanan. Selain itu, lebih dari 10.600 orang ditahan.
Aktivis Jerman-Iran, Daniela Sepheri, menuturkan kepada DW bahwa aparat menargetkan demonstran secara langsung, bahkan mencoba "masuk ke rumah sakit untuk menculik korban yang terluka."
Sepheri menekankan bahwa situasi sangat berbahaya, namun tidak menyurutkan tekad warga untuk terus melakukan aksi protes.
"Sangat berbahaya bagi orang-orang untuk keluar dan berdemonstrasi, tapi mereka tetap melakukannya. Laporan-laporan tentang pembantaian terus kami terima," ujar Sepheri.
Pemerintah Iran menyebut aksi protes sebagai "kerusuhan" dan mengumumkan tiga hari berkabung nasional bagi aparat yang tewas.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengumumkan rencana pawai yang disebut aksi perlawanan nasional yang berlangsung Senin, 12 Januari.
Jurnalis Iran sekaligus redaktur Kayhan London, Nazenin Ansari, menyebut gelombang protes saat ini berbeda dari sebelumnya karena memiliki figur pemimpin, yaitu putra mahkota Reza Pahlavi, yang hidup di pengasingan.
Ansari menekankan bahwa aksi protes kali ini bersifat sekuler dan tidak menggunakan narasi agama.
"Berbagai arus politik dalam oposisi kini mulai bekerja sama, sehingga gerakan protes ini semakin menguat," kata Ansari.