NEW YORK — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya ketidakstabilan di Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat.
Menurut Guterres, operasi militer yang dilakukan AS berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.
Pernyataan tersebut disampaikan Guterres kepada Dewan Keamanan PBB melalui Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo, dalam pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB, New York, Senin, 5 Januari 2026.
Baca Juga: Resonansi Venezuela dan Unilateralisme Global Pertemuan itu digelar beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang dakwaan di pengadilan federal Manhattan.
"Saya sangat prihatin terhadap kemungkinan meningkatnya ketidakstabilan di Venezuela, dampaknya terhadap kawasan, serta preseden yang ditimbulkannya dalam praktik hubungan internasional," kata Guterres dalam pernyataannya, Selasa (6/1/2026).
Maduro ditangkap dalam operasi militer AS di Caracas pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, dan kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk dugaan konspirasi narkoterorisme. Maduro membantah seluruh tuduhan tersebut.
Guterres menegaskan bahwa operasi penangkapan tersebut tidak mencerminkan penghormatan terhadap hukum internasional.
Ia kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Piagam PBB sebagai dasar pemeliharaan perdamaian dan keamanan global.
"Saya tetap sangat prihatin bahwa hukum internasional belum dihormati terkait aksi militer 3 Januari," ujarnya.
Selain itu, Guterres menyerukan dialog inklusif dan demokratis di Venezuela. Ia menyatakan kesiapan PBB untuk mendukung upaya damai guna membantu rakyat Venezuela keluar dari krisis politik yang berkepanjangan.
Sikap serupa disampaikan Kolombia, yang meminta digelarnya pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Duta Besar Kolombia untuk PBB, Leonor Zalabata Torres, menilai operasi militer AS merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Venezuela.