NEW YORK – Wali Kota New York, Zohran Mamdani, langsung tancap gas pada hari pertamanya menjabat dengan menandatangani perintah eksekutif yang mencabut sejumlah kebijakan peninggalan pendahulunya, Eric Adams.
Langkah ini dinilai berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap sebagai dukungan pemerintah kota terhadap Israel.
Perintah eksekutif yang diteken Mamdani berlaku untuk semua kebijakan yang diterbitkan pada atau setelah 26 September 2024 hingga 31 Desember 2025.
Baca Juga: Saharuddin Tegaskan Bela Marwah Golkar, Tolak PLT Ketua DPD PGSU Sumut yang Diduga Cacat Administrasi Kebijakan sebelum tanggal tersebut tetap berlaku kecuali secara khusus diubah atau dicabut.
Salah satu kebijakan yang dicabut adalah larangan bagi badan-badan pemerintah Kota New York untuk melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel, yang diterbitkan pada Desember 2025.
Selain itu, Mamdani juga membatalkan kebijakan yang mengadopsi definisi antisemitisme secara luas, di mana kritik terhadap Israel kerap dianggap sebagai antisemitisme.
Meski demikian, Wali Kota Mamdani menegaskan Kantor Penanggulangan Antisemitisme Kota New York tetap beroperasi, dan pencabutan kebijakan tidak memengaruhi perintah darurat yang masih berlaku.
Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, menilai langkah ini merupakan respons alami pemerintahan baru terhadap kebijakan yang dikeluarkan di akhir masa jabatan wali kota sebelumnya.
Lieberman menekankan, "Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada sudut pandang seseorang. Ini berlaku untuk pandangan tentang Israel atau Gaza, aktivisme politik, maupun isu politik lainnya."
Keputusan Mamdani ini menegaskan bahwa pemerintahan baru berkomitmen pada prinsip kebebasan berpendapat, sekaligus membuka diskusi publik terkait keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan hak sipil warga.*
(mt/ad)