MEDAN– Tribunal Kejahatan Internasional menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina setelah menyatakan dirinya bersalah karena diduga memerintahkan penggunaan helikopter, drone, dan senjata mematikan untuk melenyapkan para demonstran dalam gelombang pemberontakan Juli–Agustus tahun lalu.Putusan itu dibacakan oleh majelis tiga hakim Tribunal Internasional–1 yang dipimpin Hakim Md. Golam Mortuza Mazumder, didampingi Hakim Md. Shofiul Alam Mahmud dan Hakim Md. Mohitul Haque Enam Chowdhury.
Ruang sidang dipadati keluarga korban, pengacara, dan pengamat saat hakim membacakan vonis tersebut.Tiga Dakwaan TerbuktiDalam keputusannya, majelis menyatakan tiga dari lima dakwaan terhadap Hasina terbukti tanpa keraguan.
Jaksa secara berulang menyebut mantan pemimpin itu sebagai "arsitek kejahatan terhadap kemanusiaan," menuduhnya merencanakan, mengarahkan, dan memerintahkan operasi keamanan yang menyebabkan banyak korban jiwa.
Baca Juga: Tante Bocah Korban Penyiksaan di Nias Selatan Ditahan, Polisi Dalami Keterlibatan Pelaku Lainnya Lima Dakwaan terhadap Hasina1.Menyampaikan pidato yang dianggap provokatif dan memicu kekerasan.2.Memerintahkan pemusnahan demonstran menggunakan helikopter, drone, dan senjata mematikan.3.Keterlibatan dalam pembunuhan Abu Sayed, mahasiswa Universitas Begum Rokeya, termasuk provokasi, konspirasi, dan dukungan operasional.4.Tanggung jawab atas penembakan mati enam warga oleh aparat keamanan pada 5 Agustus di kawasan Chankharpul, Dhaka.5.Dugaan keterlibatan dalam pembakaran hingga menewaskan enam orang di Ashulia, dengan satu korban selamat.Kesaksian dan BuktiPenuntut menghadirkan 54 saksi, termasuk peserta demonstrasi, korban luka, saksi mata, serta tenaga medis yang menangani para korban.
Testimoni mereka menjadi landasan utama dalam membangun kasus yang menyeret Hasina pada vonis terberat tersebut.Latar Belakang KerusuhanDemonstrasi yang berlangsung pada Juli–Agustus itu berkembang menjadi salah satu gerakan anti-pemerintah terbesar di Bangladesh dalam beberapa dekade terakhir, dipicu tuntutan reformasi politik dan akuntabilitas pemerintahan. Bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan meningkat tajam dan memicu kekhawatiran internasional atas penggunaan kekerasan oleh negara.Reaksi dan Langkah SelanjutnyaTim hukum Hasina belum memberikan tanggapan resmi setelah putusan dibacakan. Para analis memperkirakan pembelaan akan menempuh seluruh jalur banding yang tersedia, membuka kemungkinan pertempuran hukum dan politik yang dapat mengubah arah masa depan Bangladesh.
Kelompok hak asasi manusia internasional juga belum mengeluarkan pernyataan resmi, meski sebelumnya sejumlah organisasi menyuarakan kekhawatiran terkait keadilan proses persidangan dan perlakuan terhadap tahanan politik.
Implikasi yang Lebih Luas
Vonis terhadap mantan perdana menteri dengan dakwaan pembunuhan massal menandai momen penting dalam sejarah politik Bangladesh. Putusan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai independensi peradilan, akuntabilitas pemerintah, dan stabilitas kawasan di tengah meningkatnya ketegangan politik di negara tersebut.*(dh)