JAKARTA – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) memberikan tanggapan terkait isu mengenai usulan pemisahan institusi Polri dari TNI dan Kemendagri, yang kembali mencuat belakangan ini. Sekretaris Bidang Jam’iyyah PP Persis, Erdian, menegaskan bahwa pemisahan Polri dari ABRI atau TNI merupakan hasil dari proses reformasi yang panjang dan sangat penting untuk menjaga profesionalisme serta independensi Polri dalam penegakan hukum.
“Pemisan lembaga kepolisian dari TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan Polri agar lebih profesional, modern, dan independen dalam penegakan hukum,” ujar Erdian dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (30/11/2024). Ia juga mengungkapkan bahwa gagasan pemisahan ini pertama kali disampaikan oleh Presiden BJ Habibie pada tahun 1998, kemudian dilanjutkan dengan instruksi presiden pada 1999 dan berujung pada lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada masa Presiden Megawati.
Menurutnya, Undang-Undang Polri yang berlaku saat ini memberikan keleluasaan bagi institusi kepolisian untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melayani dan melindungi masyarakat. Ia juga menanggapi usulan untuk mengembalikan Polri di bawah Panglima TNI sebagai langkah yang berlebihan dan mengancam semangat reformasi.
“Usulan tersebut bersifat parsial dan kasuistik. Sebaiknya, kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi diproses secara tegas dan transparan, serta dijadikan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Polri,” lanjut Erdian.
Erdian juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai berhasil membawa Polri semakin diterima oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa Polri telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan fungsi keamanan nasional, termasuk dalam menjaga kelancaran Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang berlangsung damai dan aman.
“Kami yakin Kapolri sangat terbuka terhadap masukan dan kritik untuk memperbaiki kekurangan yang ada,” tutupnya.
(N/014)