ANKARA - Puluhan ribu warga berkumpul di ibu kota Ankara pada Minggu (14/9/2025) untuk memprotes tekanan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap Partai Rakyat Republik (
CHP), partai oposisi utama di Turki. Aksi ini bertepatan dengan menjelang putusan pengadilan terkait dugaan pelanggaran prosedural dalam Kongres
CHP 2023 yang berpotensi mengguncang struktur partai dan dinamika politik nasional.Massa yang memadati pusat kota berorasi sambil mengibarkan bendera Turki dan spanduk partai oposisi. Ketua Partai
CHP, Ozgur Ozel, dalam orasinya menuding pemerintah berupaya mempertahankan kekuasaan dengan menekan oposisi dan merusak prinsip demokrasi.
Baca Juga: Turki Waspadai Ancaman Israel Pasca Serangan Udara ke Qatar, Erdogan Percepat Sistem Pertahanan "Kasus ini sepenuhnya politis. Tuduhan terhadap kami hanyalah fitnah. Ini adalah upaya kudeta terhadap masa depan pemerintahan yang sah. Kita akan melawan," tegas Ozel.Sejak setahun terakhir, pemerintah menahan lebih dari 500 orang terkait dugaan korupsi, termasuk 17 wali kota dari wilayah yang dikuasai
CHP. Salah satunya adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem
Imamoglu, yang ditangkap pada Maret lalu dan memicu gelombang unjuk rasa terbesar dalam satu dekade terakhir.Dalam surat yang dibacakan di tengah demonstrasi,
Imamoglu menuding pemerintah berusaha memengaruhi pemilu dengan menyingkirkan lawan politik dan merusak demokrasi melalui proses hukum yang bermotif politik. Massa pun menyambut surat tersebut dengan sorak dan dukungan penuh.Pemerintah membantah adanya motif politik dalam proses peradilan dan menegaskan bahwa tindakan penahanan terkait investigasi dugaan korupsi.Putusan pengadilan atas kasus ini akan diumumkan pada Senin (15/9/2025) dan dinanti banyak pihak karena berpotensi mengubah peta politik menjelang pemilu 2028.*