MEDAN—Dalam kajian terbaru tentang regionalisme Asia Tenggara, Shohibul Anshor Siregar, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengungkapkan bahwa, konsep "regionalisme elitis" di ASEAN memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat sipil.
Shohibul Anshor Siregar menjelaskan, "regionalisme elitis" merujuk pada dominasi keputusan oleh segelintir elit politik dan bisnis, di mana suara rakyat sering terabaikan.
"Keputusan-keputusan kunci dalam ASEAN, biasanya dibuat oleh kepala negara dan menteri luar negeri, dengan partisipasi masyarakat sipil yang sangat terbatas," ujarnya.
Kepada wartawan di Medan, Kamis (28/08/2025), Shohibul Anshor Siregar mengatakan, hal ini menciptakan kesenjangan antara retorika resmi ASEAN yang mengedepankan inklusivitas dan realitas di lapangan.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut) itu menyoroti pentingnya "Agenda Rakyat untuk ASEAN" (AFP), yang lahir sebagai respons terhadap marginalisasi masyarakat sipil. "AFP berupaya menghadirkan suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan, menantang narasi yang didominasi oleh elit," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa filosofi di balik agenda ini adalah untuk membangun keadilan sosial dan hak asasi manusia yang seringkali terabaikan dalam kebijakan resmi ASEAN.
Krisis yang terjadi di Myanmar telah memperjelas keterbatasan model ASEAN dalam menangani isu-isu krusial. "Respons ASEAN terhadap kudeta militer di Myanmar menunjukkan bagaimana prinsip non-intervensi justru menghambat tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia," katanya.
Ia mencatat bahwa situasi ini mencerminkan warisan kolonial yang masih membayangi, di mana negara-negara anggota sering kali terjebak dalam pola pikir kedaulatan yang absolut.
Dalam analisisnya, Siregar memperkenalkan kerangka Gramscian yang dapat membantu memahami dinamika ini.
"Antonio Gramsci berbicara tentang hegemoni dan bagaimana kelompok dominan membentuk konsensus. Dalam konteks ASEAN, kita melihat bagaimana elit politik memanfaatkan narasi kebersamaan untuk mempertahankan kekuasaan mereka," jelasnya.
Kerangka ini, menurutnya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat sipil dapat membangun kontra-hegemoni dan mendorong perubahan.
Siregar mengakhiri dengan mengingatkan bahwa pertarungan untuk hak-hak konstitusional dan keadilan sosial di Asia Tenggara bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk mendemokratisasi proses regional.