PARIS — Hubungan diplomatik antara Prancis dan Israel mengalami ketegangan serius setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bersikap antisemit.
Tuduhan tersebut disampaikan Netanyahu melalui sebuah surat pribadi yang ia tujukan kepada Macron, terkait rencana Prancis untuk mendukung pengakuan negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.
Pemerintah Prancis melalui Istana Kepresidenan Elysee dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Dalam pernyataannya, Elysee menyebut pernyataan Netanyahu sebagai hal yang "keliru, tercela, dan tidak dapat diterima begitu saja."
"Tuduhan Netanyahu terhadap Presiden Macron adalah keliru, tercela, dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Yang dibutuhkan saat ini adalah keseriusan serta tanggung jawab dari pihak Israel," bunyi pernyataan resmi Elysee, Rabu (20/8).
Pihak Elysee juga menegaskan bahwa Prancis akan senantiasa melindungi seluruh warganya, termasuk komunitas Yahudi, serta mengutuk segala bentuk antisemitisme.
Pemerintah Prancis menilai bahwa tuduhan Netanyahu tidak berdasar dan sarat muatan politis yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut.
Dalam isi suratnya kepada Macron, Netanyahu mengkritik rencana pengakuan Palestina oleh Prancis. Ia menyebut langkah tersebut dapat memperburuk situasi dan menjadi "hadiah" bagi kelompok Hamas.
"Seruan Anda untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan... mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalanan Anda," tulis Netanyahu sebagaimana dikutip dari Politico.
Langkah Prancis bukanlah satu-satunya. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah negara telah menyatakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina.
Inggris, Portugal, Malta, Kanada, dan Australia tercatat mengikuti jejak yang sama.
Sejak eskalasi konflik di Gaza pada 2024, lebih dari 10 negara tambahan telah memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.