SYDNEY — Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan bahwa pemerintahnya akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025 di New York, Amerika Serikat.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari Sydney Morning Herald, Albanese menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk dukungan Australia terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki negara yang merdeka.
"Hari ini saya bisa memastikan bahwa pada Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada September, Australia akan mengakui negara Palestina," ujar Albanese, Senin (11/8).
Albanese menambahkan bahwa pengakuan ini diberikan setelah pemerintahnya menerima komitmen dari Pemerintah Otoritas Palestina untuk melanjutkan langkah-langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan dan damai.
"Kami akan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mewujudkan hak ini. Pengakuan ini adalah bagian dari upaya global yang terkoordinasi untuk membangun momentum menuju solusi dua negara," jelasnya.
Australia menyusul sejumlah negara lainnya yang juga telah menyatakan akan mengakui negara Palestina di forum internasional, seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Portugal.
Langkah ini menambah tekanan global terhadap pentingnya penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi diplomatik dan damai.
Langkah tegas Canberra ini disebut sebagai sinyal memburuknya hubungan diplomatik Australia dengan Israel, yang selama ini dikenal cukup erat.
Ketegangan meningkat akibat konflik berkepanjangan di Jalur Gaza dan memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun bereaksi keras dengan menyebut rencana Australia sebagai "tindakan yang memalukan".
Namun, Albanese menyatakan bahwa keputusan ini sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan dan komitmen negaranya terhadap keadilan global.
Menanggapi potensi tekanan dari negara lain, termasuk dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Albanese menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Australia akan tetap independen.