BERLIN – Pemerintah Jerman secara resmi menghentikan sementara seluruh izin ekspor senjata ke Israel, menyusul rencana militer Israel untuk mengambil alih kendali penuh atas Kota Gaza, Palestina.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kanselir Friedrich Merz dalam pernyataan resminya, Jumat (8/8/2025).
Kebijakan tersebut menjadi langkah tegas pemerintah Jerman dalam merespons perkembangan terbaru konflik Israel-Palestina, khususnya rencana Israel yang dinilai berisiko memperparah eskalasi kemanusiaan di Jalur Gaza.
"Dalam situasi ini, pemerintah Jerman tidak akan mengizinkan ekspor peralatan militer apa pun yang dapat digunakan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut," ujar Merz dikutip dari laporan BBC.
Sikap Jerman ini muncul setelah Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih Kota Gaza sebagai bagian dari upaya militer untuk "mengalahkan Hamas".
Dalam pernyataan resmi yang dirilis kantor Netanyahu, dijelaskan bahwa militer Israel bersiap untuk mengambil kendali Kota Gaza, dengan tetap menjamin distribusi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar wilayah konflik.
Namun, rencana tersebut memicu kekhawatiran dari komunitas internasional, termasuk Jerman, yang selama ini dikenal sebagai salah satu mitra militer utama Israel.
Secara historis, Jerman merupakan salah satu pemasok peralatan militer terbesar kedua bagi Israel, setelah Amerika Serikat. Data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, Jerman memberikan kontribusi signifikan dalam ekspor alutsista ke Israel.
Langkah penghentian ekspor ini menandai salah satu keputusan paling sensitif dalam hubungan bilateral Jerman–Israel pasca Perang Dunia II, di tengah komitmen kuat Jerman terhadap keamanan Israel sekaligus komitmen terhadap hukum humaniter internasional.
Pernyataan terbaru dari Netanyahu bahwa Israel akan mengontrol keamanan dan membentuk pemerintahan sipil baru di Gaza, di luar Hamas maupun Otoritas Palestina, juga menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk kelompok Hamas yang menilai hal itu sebagai "kejahatan perang yang nyata".
Komunitas internasional kini menyoroti perlunya deeskalasi dan penyelesaian konflik secara diplomatik, untuk menghindari memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.*