BANGKOK – Pemerintah Thailand melalui Pelaksana Tugas Perdana Menteri, Phumtham Wechayachai, mengecam keras serangan bersenjata yang dilakukan oleh militer Kamboja ke wilayah perbatasan Thailand.
Dalam pernyataan resminya pada Jumat (25/7/2025), Phumtham menyebut serangan itu sebagai bentuk kejahatan perang serius karena menyasar komunitas sipil dan rumah sakit.
"Tiga belas warga sipil Thailand, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia, tewas. Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional maupun prinsip-prinsip kemanusiaan," tegas Phumtham di Gedung Pemerintahan, Bangkok.
Menurut laporan pemerintah Thailand, serangan yang terjadi sejak Kamis (24/7) telah menjangkau wilayah hingga lebih dari 20 kilometer dari garis perbatasan.
Akibatnya, sejumlah rumah, fasilitas umum, serta rumah sakit mengalami kerusakan berat.
Phumtham menegaskan bahwa pihaknya selama ini telah mengedepankan solusi damai dan diplomasi dalam menyikapi eskalasi konflik.
Namun, serangan Kamboja dinilai melampaui batas toleransi.
"Kami telah bersabar. Tapi serangan terhadap warga sipil jelas melanggar hukum internasional," lanjutnya.
Menteri Luar Negeri Thailand telah menginformasikan situasi ini kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB, seraya meminta kecaman internasional atas tindakan yang dinilai "tidak manusiawi dan tanpa pandang bulu."
Phumtham menyebut bahwa militer Thailand hanya menargetkan instalasi militer di wilayah Kamboja dalam upaya membela diri, sesuai dengan hukum internasional tentang konflik bersenjata.
Sebanyak 100.000 warga sipil Thailand dilaporkan telah dievakuasi dari zona konflik.
Pemerintah juga menginstruksikan semua maskapai nasional untuk menyediakan penerbangan khusus guna mengevakuasi warga Thailand dari wilayah Kamboja secara aman.