NEW YORK - Konferensi internasional tingkat tinggi yang diprakarsai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis untuk membahas penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan implementasi solusi dua negara dijadwalkan ulang pada 28–29 Juli 2025 di Markas Besar PBB, New York.
Konferensi ini sebelumnya direncanakan pada 17–20 Juni, namun ditunda akibat eskalasi militer Israel terhadap Iran yang berlangsung selama 12 hari. Diplomat senior yang dikutip oleh Arab News menyebut bahwa perincian lebih lanjut akan segera diumumkan oleh panitia bersama.
Di Bawah Naungan PBB, Upaya Nyata Wujudkan Solusi Dua Negara
Secara resmi bertajuk Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, acara ini diselenggarakan di bawah naungan Majelis Umum PBB dan diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengakhiri konflik Israel–Palestina.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa penundaan sebelumnya dilakukan semata karena alasan logistik dan keamanan, bukan karena melemahnya komitmen terhadap isu Palestina.
"Penundaan ini tidak menggoyahkan tekad kami. Justru, ini memperkuat urgensi untuk menerapkan solusi dua negara," tegas Macron.
Prancis Diperkirakan Umumkan Pengakuan Resmi Negara Palestina
Macron juga diprediksi akan mengumumkan pengakuan resmi Prancis atas Palestina selama konferensi berlangsung. Ia bahkan telah mendesak Inggris untuk mengambil langkah serupa sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap perdamaian di Timur Tengah.
"Kami menyerukan Inggris untuk bergabung mengakui negara Palestina, demi tercapainya perdamaian berkelanjutan di Gaza dan seluruh kawasan," ucap Macron dalam konferensi pers awal bulan ini.
Dukungan Internasional Terus Meningkat
Hingga Juli 2025, sebanyak 147 dari 193 negara anggota PBB telah secara resmi mengakui negara Palestina. Meski demikian, Palestina masih berstatus pengamat di PBB, dan belum memiliki keanggotaan penuh.
Dalam pertemuan persiapan pada Mei lalu, Penasihat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Manal Radwan, menekankan bahwa konferensi ini digelar dalam konteks urgensi historis, terutama pasca penderitaan luar biasa masyarakat Gaza akibat agresi militer.*