Batubara – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Labuhan Ruku, Alexander Lisman Putra, turut serta dalam kunjungan kerja reses masa persidangan I Tahun 2024-2025 yang diselenggarakan oleh Komisi XIII DPR RI di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara pada Senin (9/12/2024).
Acara yang berlangsung di Kanwil Kemenkumham Sumut tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Anak Agung Gde Krisna, yang dalam kesempatan itu menyampaikan kesiapan instansinya dalam mengawal transisi dan optimalisasi fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan pasca pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru. Krisna menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya transisi yang akan dilaksanakan seiring dengan pemisahan tugas antara keimigrasian dan pemasyarakatan.Krisna menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumut telah menyusun program kerja khusus untuk mengatasi tantangan-tantangan pasca pemisahan, termasuk penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, program tersebut juga mencakup langkah-langkah strategis untuk menangani permasalahan overcapacity di Lapas dan Rutan yang menjadi salah satu perhatian utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
“Komitmen kami adalah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, dan kami sudah menyusun strategi untuk mendukung reformasi birokrasi yang ada, khususnya dalam mengoptimalkan fungsi pemasyarakatan,” ujar Krisna.Sementara itu, Alexander Lisman Putra, Kalapas Labuhan Ruku, turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya transisi dan pengoptimalan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Menurutnya, peran koordinasi antara lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam mendukung kelancaran transisi ini.”Sebagai bagian dari lembaga pemasyarakatan yang berfokus pada pengelolaan narapidana dan tahanan, kami siap untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan reformasi yang lebih baik, terutama dalam hal penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan di lapas dan rutan,” ungkapnya.
Lisman Putra juga menambahkan bahwa fokus utama dalam masa transisi ini adalah memastikan agar implementasi kebijakan yang baru dapat berjalan dengan lancar, tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan narapidana.Pada kesempatan yang sama, Krisna juga menekankan pentingnya melanjutkan reformasi birokrasi dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan. Pihak Kanwil Kemenkumham Sumut berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap aspek dari sistem pemasyarakatan, termasuk penanganan permasalahan kapasitas yang berlebih di Lapas dan Rutan, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.Kunjungan kerja reses ini memberikan gambaran jelas mengenai langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kanwil Kemenkumham Sumut dalam mendukung reformasi yang tengah berjalan, serta peran penting yang akan dimainkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam masa transisi ini.(JOHANSIRAIT)