WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan serangan tajam terhadap Universitas Harvard, menyusul penolakan kampus tersebut atas permintaan pemerintah untuk merombak kebijakan akademik dan keberagaman.
Trump mengeluarkan ancaman melalui media sosial pada Selasa (15/4/2025), sehari setelah Harvard menyatakan bahwa tuntutan tersebut melanggar prinsip kebebasan akademik dan konstitusi.
"Harvard harus meminta maaf," tulis Trump, sambil menuduh universitas tersebut menjalankan program yang "politis, ideologis, dan terinspirasi teroris."
Ia juga mengancam akan mencabut status bebas pajak yang selama ini diberikan kepada Harvard sebagai lembaga pendidikan nirlaba.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari ketegangan yang meningkat antara pemerintahan Trump dan kampus-kampus elite seperti Harvard dan Columbia, setelah maraknya aksi mahasiswa pro-Palestina yang memprotes kebijakan Israel terhadap Gaza.
Pemerintah AS menyebut aksi-aksi tersebut sebagai antisemitisme terselubung dan anti-Amerika.
Tudingan Diskriminasi
Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa Presiden Trump menilai Harvard telah memperlakukan mahasiswa Yahudi-Amerika secara diskriminatif.
Ia menuduh kampus itu melanggar Bab VI Undang-Undang Hak Sipil yang melarang diskriminasi oleh lembaga penerima dana federal.
Namun, proses penghentian dana federal berdasarkan ketentuan tersebut harus melalui penyelidikan dan notifikasi resmi ke Kongres, langkah yang hingga kini belum diambil.
Harvard: Tidak Ada Dasar Hukum
Menanggapi tekanan dari pemerintah, Presiden Harvard Alan Garber mengeluarkan surat resmi pada Senin (14/4/2025), menolak audit kebijakan dan penghapusan program keberagaman.