JAKARTA -Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri atas komitmen dan kinerja cermat dalam mengungkap kasus perdagangan mahasiswa Indonesia ke Jerman dengan modus Ferienjob. Menurut IMM, konsistensi Kapolri dan responsifnya Satgas TPPO Polri terhadap informasi dari KBRI Berlin, Jerman, telah membantu menyelamatkan ribuan korban.
Dalam keterangan resminya, Ketua Umum IMM, Riyan Betra Delza, menekankan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir karena merusak masa depan dan merampas kesejahteraan individu. Apresiasi tersebut diungkapkan sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi kejahatan tersebut.
Namun, Delza juga menyoroti tanggung jawab universitas dalam mengawasi praktik perdagangan orang yang masuk ke lingkungan kampus, yang berujung pada mahasiswa sebagai korban. Dia menilai bahwa pihak Kemendikbud Ristek perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum-oknum di lingkungan kampus.
Kritik tersebut diarahkan kepada kebijakan kampus yang dinilai kurang responsif dalam menjalankan program MBKM sehingga meninggalkan celah bagi praktik perdagangan orang. Delza menyatakan bahwa pemerintah, khususnya Mendikbudristek RI, telah gagal dalam mengimplementasikan program tersebut dengan baik, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan yang ada.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa mahasiswa yang dikirim ke Jerman untuk magang atau Ferienjob ternyata dieksploitasi secara ilegal. Informasi ini berasal dari KBRI Berlin yang melaporkan adanya empat mahasiswa yang terlibat dalam kasus tersebut.
Dengan penanganan yang cermat dan responsif dari pihak kepolisian, diharapkan kasus perdagangan mahasiswa ini dapat diungkap dengan baik dan pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
(K/09)