Bitvonline.com Deli Serdang — Jaringan Peduli Petani Marjinal (JP2M) Sumatera Utara menyoroti dugaan korupsi dalam proyek pembangunan bendungan irigasi Sei Serdang yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) 2 Sumatera. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp. 234 miliar dari APBN itu, kini dikabarkan tidak memberikan manfaat bagi sekitar 9.000 petani di Desa Tumpatan Nibung, Kabupaten Deli Serdang, akibat tidak berfungsinya sistem pipanisasi yang seharusnya mengairi ribuan hektare sawah.
Direktur Eksekutif JP2M Sumatera Utara, Hamdan Noor Manik, mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi proyek bendungan yang selesai pada tahun 2021 tersebut. “Bendungan irigasi ini kini mangkrak, tak ada manfaatnya bagi petani di kawasan Serdang. Kami mencium adanya indikasi kuat korupsi dalam proyek ini, yang kemungkinan telah menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (19/8/2024).
Hamdan menambahkan bahwa pihaknya sangat berharap Kejaksaan Agung segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di proyek ini. Menurutnya, investigasi yang mendalam perlu dilakukan untuk mengungkapkan sejauh mana penyimpangan terjadi dan siapa saja pihak yang terlibat.
“Kami mendesak Kejagung untuk segera mengirim tim investigasi ke lokasi proyek guna mengungkap fakta-fakta terkait kerugian uang negara di bendungan tersebut,” tegasnya.
Proyek bendungan irigasi Sei Serdang yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah irigasi di kawasan tersebut, kini justru menjadi pemandangan tak berguna bagi masyarakat yang melintas di daerah itu. Kondisi ini memicu kemarahan para petani yang berharap besar pada proyek tersebut untuk mendukung produksi pertanian mereka.
JP2M Sumatera Utara juga meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap permasalahan ini. Mereka mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat.
Kasus ini menambah daftar panjang proyek infrastruktur yang mangkrak di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. JP2M berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan tindakan tegas dari pihak berwenang.(sumber A)
(KRISNA)