BATU BARA –Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah menangkap mantan Bupati Batubara, Zahir, dalam kasus yang berkaitan dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penangkapan dilakukan di kediaman Zahir di Lima Puluh Batubara pada Selasa (3/9/2024) dinihari sekitar pukul 02.00 WIB.
Zahir, yang juga merupakan calon Bupati Batubara dalam pemilihan kepala daerah mendatang, ditangkap oleh puluhan personel kepolisian tanpa perlawanan. Menurut informasi yang beredar, mantan bupati ini tidak kooperatif dalam proses penyidikan yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir. Penangkapan Zahir dilakukan dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatannya dalam kasus seleksi PPPK, sebuah isu yang belakangan ini menjadi sorotan publik.
Kapolda Sumut, melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, membenarkan perihal penangkapan tersebut. Dalam konfirmasinya kepada wartawan via pesan WhatsApp, Kombes Hadi Wahyudi menyatakan, “Iya,” sebagai tanggapan terhadap pertanyaan mengenai penangkapan Zahir.
Proses penangkapan dilakukan secara hati-hati dan terencana, mengingat status Zahir sebagai seorang politisi dan mantan pejabat publik yang masih aktif dalam politik. Penangkapan ini menjadi perhatian utama mengingat Zahir juga mencalonkan diri kembali untuk posisi Bupati Batubara dalam pemilihan umum yang akan datang.
Zahir dibawa ke Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Kriminal Khusus. Penyelidikan kasus ini mencakup dugaan praktik korupsi atau penyimpangan dalam seleksi PPPK yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu dalam proses tersebut. Polda Sumut berkomitmen untuk menangani kasus ini secara transparan dan objektif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Masyarakat Batubara, khususnya, dan publik pada umumnya, kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Penangkapan Zahir, yang merupakan tokoh politik lokal dengan basis dukungan yang signifikan, tentunya akan mempengaruhi dinamika politik di daerah tersebut. Polda Sumut diharapkan akan segera memberikan informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan dan langkah-langkah hukum yang akan diambil.
Sementara itu, tim hukum Zahir belum memberikan komentar resmi mengenai penangkapan ini. Namun, peristiwa ini dipastikan akan menjadi salah satu topik utama dalam diskursus politik lokal dan mungkin akan mempengaruhi jalannya pemilihan kepala daerah Batubara mendatang.
Dengan adanya penangkapan ini, Polda Sumut menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dan penyimpangan administratif dalam berbagai sektor, termasuk dalam seleksi PPPK. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses seleksi dan sistem pemerintahan secara keseluruhan.
(N/014)