MEDAN – Mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Fitri Agus Karokaro, meminta majelis hakim membebaskannya dari dakwaan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) bagi korban banjir bandang. Fitri juga mempertanyakan perlakuan hukum terhadap terdakwa lain yang disebutnya tidak menjalani penahanan.
Permohonan tersebut disampaikan Fitri saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (19/10/2026).
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat, Fitri membantah sejumlah tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir.
Baca Juga: Soroti Unsur Kerugian Negara, Luhut Minta Prabowo Ubah Definisi Korupsi di Indonesia "Dengan segala kerendahan hati, saya memohon Yang Mulia majelis hakim untuk menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa, dan berkenan membebaskan saya," ujar Fitri dalam pembelaannya.
Sebelumnya, jaksa menuntut Fitri dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp250 juta. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp493.798.000 setelah dikurangi uang Rp22,5 juta yang telah dititipkan kepada Kejari Samosir.
Dalam pleidoinya, Fitri menyampaikan lima poin keberatan terhadap dakwaan jaksa. Ia menilai tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak didukung bukti yang cukup kuat.
Bantah Minta Fee 15 Persen Dana BansosSalah satu tuduhan yang dibantah Fitri adalah dugaan permintaan fee sebesar 15 persen dari total dana bantuan korban banjir bandang di Kabupaten Samosir.
Menurut Fitri, tuduhan tersebut hanya didasarkan pada keterangan sepihak tanpa penjelasan terperinci mengenai waktu, tempat, maupun proses permintaan uang.
"Saya tidak pernah meminta fee, apalagi itu untuk pihak lain. Saya tidak pernah mengundang atau memanggil pengurus Bumdes-Ma untuk membicarakan fee, apalagi di ruang kerja Kepala Dinas," tegasnya.
Fitri juga membantah menerima uang sekitar Rp179 juta sebagaimana disebutkan dalam dakwaan. Ia menilai keterangan para saksi mengenai jumlah uang yang diduga diterimanya tidak konsisten.
Selain itu, Fitri menolak tuduhan telah menyalahgunakan kewenangan dalam proses pemindahbukuan dana bantuan dari rekening penerima manfaat ke rekening BUMDES-MA Marsada Tahi.
Ia mengklaim penerbitan surat permohonan pemindahbukuan tersebut dilakukan atas permintaan mantan Kepala Cabang Bank Mandiri Pangururan, Jonni Ronald Simanjuntak.