JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan tidak menahan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, meski sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Hingga pemeriksaan dan gelar perkara pada Rabu, 14 Oktober 2026, penyidik belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pimpinan dan tim penindakan melakukan ekspose atau gelar perkara.
Baca Juga: KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB Sejak 2022, Pejabat Diduga Bekerja Sama dengan Swasta Dari hasil pembahasan itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.
"Untuk saat ini, sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama ya. Sampai dengan tadi malam ya, gitu. Makanya hanya lima saja (pihak yang ditetapkan tersangka)," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Rustian merupakan satu dari 14 orang yang diamankan KPK dalam rangkaian OTT tersebut.
Setelah menjalani pemeriksaan, ia meninggalkan Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.50 WIB.
Rustian terlihat mengenakan kemeja putih dan masker. Ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan sebelum meninggalkan gedung menggunakan taksi.
Dari 14 orang yang diamankan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Kelimanya diduga terlibat dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.
Berikut lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka:
- Gery Prasetiawan, pihak swasta.- Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.- Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).- Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB yang merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.