JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat panggilan terhadap Nusron telah dikirimkan penyidik pada pekan lalu. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.
"Setahu saya, penyidik sudah melayangkan surat panggilan, tapi kalau enggak salah waktunya minggu ini ya, seingat saya. Minggu ini, tapi nanti didetailkan lebih tepatnya atau harinya kapan, silakan sama Pak Deputi atau Dirdik," kata Setyo di Gedung Juang, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Baca Juga: KPK Temukan Praktik Joki Skripsi di 91 Persen Perguruan Tinggi Setyo mengatakan surat tersebut seharusnya sudah diterima Nusron.
Ia berharap Menteri ATR/BPN itu memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang ditangani KPK.
"Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian sudah dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan," ujarnya.
Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 14 September 2026.
Mereka terdiri atas Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politisi Partai Golkar Fahd El Fouz, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri.
Tiga tersangka lainnya merupakan orang kepercayaan menteri, yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan perkara tersebut bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.
Sebagian tanah tersebut masih bermasalah karena terdapat sengketa dengan sejumlah ahli waris yang sebelumnya memegang SHM atas bidang tanah tersebut.
Para ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon.