MEDAN – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat peningkatan kasus penyiksaan dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Juni 2026.
Selama periode tersebut, sedikitnya terjadi 31 kasus penyiksaan yang mengakibatkan 36 orang mengalami luka-luka dan dua orang meninggal dunia.
Data tersebut disampaikan Kepala Operasional KontraS Sumut, Adinda Zahra Noviyanti, berdasarkan hasil pemantauan pemberitaan media cetak dan daring, pengelolaan informasi serta pengaduan masyarakat, hingga kasus-kasus yang didampingi langsung oleh lembaga tersebut.
Baca Juga: Banding Dikabulkan! Vonis Terdakwa Kasus Sabu 100 Kg Naik dari Seumur Hidup Jadi Hukuman Mati "Sepanjang Juli 2025 hingga Juni 2026, setidaknya terjadi 31 kasus penyiksaan yang mengakibatkan 36 orang luka-luka dan dua orang meninggal dunia," kata Adinda dalam siaran pers yang diterima, Kamis (30/7/2026).
Menurut KontraS Sumut, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode Juli 2024 hingga Juni 2025 yang mencatat 17 kasus penyiksaan dengan 36 korban luka dan lima korban meninggal dunia.
Sementara itu, pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 tercatat 12 kasus penyiksaan.
Sedangkan pada periode Juli 2022 hingga Juni 2023 terdapat 14 kasus penyiksaan.
"Sementara data periode Juli 2023 hingga Juni 2024 terjadi penyiksaan sebanyak 12 kasus, sedangkan periode Juli 2022 hingga Juni 2023 terdapat 14 kasus penyiksaan," ujar Adinda.
KontraS Sumut menilai meningkatnya jumlah kasus tersebut tidak terlepas dari belum optimalnya reformasi di tubuh Polri dan TNI.
Organisasi itu juga menyoroti menguatnya praktik militerisme yang dinilai turut memengaruhi meningkatnya angka penyiksaan.
"Dalam dua tahun terakhir, polisi dan TNI telah menjadi aktor yang dominan dalam praktik penyiksaan. Dalam kurun waktu 2024–2025 hanya berselisih empat kasus antara polisi dan TNI, sementara periode 2025–2026 dari 31 kasus penyiksaan, ada 19 melibatkan personel TNI aktif dan 9 kasus melibatkan aktor Polri," tuturnya.
Berdasarkan data KontraS Sumut, sebanyak 17 dari total 31 kasus penyiksaan terjadi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor perkebunan.