JAKARTA – Persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk sisa masa jabatan 2026–2031 dinilai bukan hanya sekadar mengisi kekosongan kursi jabatan.
Pengamat Politik Samuel F. Silaen menilai proses PAW tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi kualitas pelayanan publik.
DPR RI sebelumnya menyetujui proses PAW setelah adanya pemberhentian salah satu anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, yang tersandung persoalan hukum.
Baca Juga: Peringati HUT ke-53 KNPI, Pemkab Batu Bara Siapkan Perda Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda Penggantian dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilakukan Komisi II DPR RI.
Menurut Samuel, proses pergantian tersebut harus dilihat lebih jauh dari sekadar prosedur administratif.
Menurutnya, persoalan integritas dalam lembaga pengawas pelayanan publik memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat.
"Kita jangan melihat PAW ini hanya sebagai pengisian kursi yang kosong. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki mandat mengawasi kualitas pelayanan publik. Ketika terjadi persoalan integritas di dalamnya, yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut," ujar Samuel F. Silaen kepada awak media di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Samuel mengatakan PAW Ombudsman harus menjadi langkah untuk memperkuat kembali marwah lembaga tersebut sebagai institusi independen yang bertugas mengawasi potensi maladministrasi dalam pelayanan publik.
"Karena itu, PAW harus menjadi momentum pemulihan integritas kelembagaan, bukan sekadar pergantian personal," katanya.
Samuel mengingatkan agar proses PAW Ombudsman tidak selalu dikaitkan dengan berbagai spekulasi politik.
Menurutnya, setiap pergantian pejabat publik harus dilihat berdasarkan mekanisme hukum dan tata kelola kelembagaan yang berlaku.
Ia menilai kedewasaan demokrasi dapat terlihat ketika sebuah institusi mampu menyelesaikan persoalan melalui prosedur yang telah diatur.