JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Selain Febrie, pihak swasta berinisial DR atau Don Ritto juga turut dicegah bepergian ke luar negeri.
Pencegahan tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya terkait proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca Juga: Ketika Pemburu Rasuah Berubah Jadi Buruan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, pihaknya telah menerima permohonan pencegahan terhadap dua orang dengan inisial FA yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan DR dari pihak swasta.
"Imigrasi telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang berinisial FA (ASN) dan DR (Swasta). Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 11 Juli 2026," kata Hendarsam kepada wartawan, Senin (13/7/2026).
Menurut Hendarsam, langkah pencegahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Imigrasi dalam menindaklanjuti permintaan aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.
"Pencegahan ke luar negeri tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Pencegahan dilakukan di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret nama Febrie Adriansyah.
Polisi sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam tiga perkara besar, yakni dugaan korupsi terkait pengadaan batu bara PLTU PLN, perkara PT Asabri, serta penyelesaian utang PT Krakatau Steel melalui anak usahanya.
Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian telah melakukan sejumlah penggeledahan di beberapa lokasi, mulai dari money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, hingga sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa emas batangan dan uang dalam berbagai mata uang asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari Komisi III DPR RI. Lembaga tersebut membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawal proses penanganan perkara agar berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.