SOLO- Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menjalani pemeriksaan intensif selama sekitar delapan jam usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pemeriksaan selesai, Etik langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Mapolresta Solo, Jumat (10/7/2026) dini hari, Etik keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 05.40 WIB. Mengenakan kemeja putih, rompi hitam, celana jins, serta kerudung dan masker hitam, ia langsung menjadi perhatian puluhan awak media yang telah menunggu di lokasi.
Sejumlah pertanyaan mengenai kasus dugaan korupsi yang menjeratnya dilontarkan para jurnalis. Namun, Etik memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan sedikit pun. Sesekali ia hanya menundukkan kepala sambil terus berjalan menuju bus yang telah disiapkan petugas.
Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Pemkab Sukoharjo, Bupati Etik Suryani Terjaring OTT Tak lama kemudian, seseorang yang berada di dekatnya membantu mengawal Etik melewati kerumunan wartawan hingga masuk ke dalam bus pariwisata. Dari dalam bus, wajah Etik sempat terlihat dari balik jendela sebelum tirai ditutup rapat.
Sekitar pukul 05.43 WIB, bus yang membawa Etik meninggalkan Mapolresta Solo menuju Jakarta dengan pengawalan kendaraan patroli kepolisian.
Selain membawa Etik, petugas KPK juga terlihat mengangkut enam koper berwarna hijau yang diduga berisi barang bukti hasil penggeledahan. Seluruh koper tersebut dimasukkan ke bagasi bus sebelum rombongan berangkat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Soloraya, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo.
"Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta, dan pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi.
Menurut KPK, perkara yang tengah ditangani berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
"Adapun perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," kata Budi.
KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.* (k/dh)