LANGKAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.
Pada Rabu (8/7/2026), penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah dinas bupati dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Amril, membenarkan bahwa rumah dinas Bupati Langkat menjadi salah satu lokasi yang digeledah penyidik KPK.
Baca Juga: Qodari Kaget RI Impor Batu Bara dari AS, Padahal Indonesia Eksportir Terbesar Dunia: Ini Celaka 19! "Iya, benar (rumah dinas Bupati digeledah)," kata Amril, Rabu (8/7/2026).
Namun, Amril mengaku tidak mengetahui secara pasti barang atau dokumen apa saja yang diamankan penyidik dari lokasi tersebut.
"Kalau itu saya nggak tahu pasti apa yang diambil mereka," jelasnya.
Selain rumah dinas bupati, Amril mengatakan dirinya menerima informasi bahwa penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor OPD.
Beberapa instansi yang disebut antara lain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.
Meski demikian, ia menyebut informasi tersebut masih menunggu konfirmasi dari masing-masing kepala dinas karena proses penggeledahan masih berlangsung.
"Iya, saya baru juga dapat informasi katanya (yang digeledah) Perkim, PU. Ada juga penggeledahan katanya di BKD, Disdik juga. Iya (Dinas Kesehatan juga digeledah), informasinya begitu. Namun, baru dapat informasi, belum terkonfirmasi dengan kadisnya. Katanya masih ada dalam proses penggeledahan, ada yang sudah selesai," ujarnya.
Amril juga menjelaskan bahwa penyidik KPK telah membuka segel yang sebelumnya dipasang di sejumlah ruangan pemerintahan.
Dengan dibukanya segel tersebut, ruangan yang sebelumnya tidak dapat digunakan kini sudah dapat kembali difungsikan untuk aktivitas pemerintahan.