JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta Kejaksaan Agung mengusut secara tuntas temuan 41 nama yang muncul dalam isi ponsel tersangka mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahfud menilai nama-nama yang diduga berkaitan dengan pengajuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tersebut perlu dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan sanksi moral kepada pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Ya itu harus diusut tuntas. Iiya dong dipanggil, kalau perlu diumumkan untuk untuk sanksi moral. Itu namanya diumumkan kan tidak apa-apa, ini loh nama yang disangka enggak apa-apa disebut disangka. Namanya juga disangka ya menitip-nitipkan, kan tidak apa-apa," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official.
Baca Juga: Pasien TBC Jadi Sasaran Baru MBG? Ini Respons DPR Menurut Mahfud, kasus tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya terkait potensi benturan kepentingan dalam proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara.
Ia menyinggung aturan yang sudah diterapkan sejak era kolonial Belanda melalui Reglement Nomor 321 Tahun 1900 yang melarang pejabat maupun keluarganya terlibat dalam proyek pemerintah guna mencegah konflik kepentingan.
"Karena gini, di zaman Belanda saja itu ada reglemen nomor 321 tahun 1900 yang itu diacu Indonesia lama merdeka itu, bagaimana di dalam kontrak-kontrak kerja pemerintah itu jangan melibatkan pejabat yang punya conflict of interest."
"Bahkan dilarang satu garis ke atas satu garis ke samping. Satu garis ke atas itu ke orang tuanya tidak boleh, anaknya tidak boleh. Satu garis ke samping saudaranya tidak boleh ikut dalam proyek-proyek pemerintah. Maksudnya agar tidak terjadi conflict of interest," jelas Mahfud.
Mahfud juga mengaku prihatin terhadap dugaan penyimpangan dalam program MBG yang memiliki anggaran sangat besar, namun manfaat yang diterima masyarakat dinilai belum maksimal.
Menurut dia, praktik korupsi atau pemotongan anggaran berpotensi mengurangi kualitas program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat.
"Orang-orang yang kayak gini nih, kenapa Anda nitip-nitip dan kenapa dapat uang sebegitu banyak? Apa tidak kasihan kepada rakyat yang uang ratusan triliun hanya dapat maksimal Rp8.000? Ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 8.000. Pokoknya di bawah 8.000 lah untuk sekali makan gitu kan," ujarnya.
Mahfud menilai setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.
Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan tetap mendalami 41 nama yang ditemukan dalam perangkat komunikasi milik Sony Sonjaya.