MEDAN – Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 7 tahun 6 bulan penjara kepada Muhammad Chusnul, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan.
Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara.
Putusan dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Senin (22/6/2026).
Baca Juga: Prabowo Sahkan UU Polri Terbaru, Ini Deretan Perubahan Besarnya! "Menimbang, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap atau gratifikasi oleh karena itu menjatuhkan hukuman selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta subsider 100 hari," ucap Majelis Hakim.
Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13 miliar.
Majelis hakim menetapkan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik terdakwa akan disita dan dilelang.
Jika nilai harta tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani tambahan hukuman penjara selama tiga tahun.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan negara dan masyarakat.
Hakim juga menyebut tindakan terdakwa telah menghambat percepatan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.
Selain itu, terdakwa dinilai telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam jumlah besar yang merugikan pemerintah dan mencoreng nama baik institusi Balai Teknik Perkeretaapian.
Sementara hal yang meringankan adalah sikap terdakwa yang dinilai sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta memiliki tanggungan keluarga.
"Hal meringankan, bahwa perbuatan terdakwa sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggunggan keluarga," ucap hakim.