JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sejak awal meragukan keseriusan pemerintah dalam menjalankan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Keraguan tersebut, menurut Mahfud, muncul karena tidak adanya tindak lanjut nyata terhadap berbagai rekomendasi yang telah disusun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).
"Terus terang sejak awal, sejak awal saya memang tidak yakin pemerintah ini mau sungguh-sungguh melakukan reformasi. Bahkan mungkin bukan hanya tidak mau, mungkin takut. Kalau saya melihat, gejalanya takut sih menghadapi apa yang di depan itu," kata Mahfud dalam tayangan YouTube Gaspol, Selasa, 16 Juni 2026.
Baca Juga: Ketegangan di UGM Berakhir dengan Dialog Lesehan: Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono Buka Suara Mahfud menjelaskan dirinya bergabung dalam tim reformasi Polri pada 2025 setelah diminta membantu menyusun konsep perubahan di tubuh kepolisian.
Ia menerima tawaran tersebut agar kritik yang selama ini disampaikannya tidak dianggap sekadar kritik tanpa solusi.
Menurut Mahfud, proses pembentukan tim reformasi berjalan lambat.
Setelah tim selesai menyusun rekomendasi dan melaporkannya kepada pemerintah, tindak lanjut yang diharapkan tidak kunjung terlihat.
"Itu pun lama lho. Awal September saya dihubungi, enggak ada kabarnya, lalu rakyat yang ribut 'Lho katanya bikin reformasi', ribut-ribut lalu dibentuk kan bulan November (2025). Bulan November diajukan lagi, pengarahnya 'buat saja, nanti kalau sudah jadi tiga bulan lapor'," ujar Mahfud.
"(Sudah) 3 bulan (selesai menyusun) lapor, enggak dipanggil-panggil juga sampai rakyat ribut. 'Mana tuh hasilnya?'. Saya bilang, enggak tahu dong, kan sudah lapor ke Presiden tapi enggak dipanggil gitu. Lalu baru dipanggil gitu," ujarnya.
Mahfud mengungkapkan, tim reformasi sempat mempresentasikan hasil kajian kepada Presiden Prabowo Subianto.
Saat itu ia menilai ada harapan baru karena Presiden menunjukkan minat untuk mendiskusikan berbagai usulan yang diajukan.
Namun setelah pertemuan tersebut, Mahfud mengaku tidak melihat adanya langkah konkret dari pemerintah untuk merealisasikan rekomendasi yang telah disusun.