JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah anggapan bahwa keterlibatan prajurit dalam berbagai program pemerintah merupakan bentuk kebangkitan dwifungsi TNI atau ancaman terhadap demokrasi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menegaskan seluruh tugas yang dijalankan prajurit memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selama ada dasarnya, kita laksanakan. Narasi yang menyebut menciptakan demokrasi berwatak militer atau dwifungsi ABRI dan dianggap sebagai ancaman, saya sendiri tidak pernah merasa mengancam. Kita TNI tidak pernah mengancam," kata Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 9 Juni 2026.
Baca Juga: Pecatan TNI AU di Rohil Ditangkap Usai Todong Pengendara, Senjata Ternyata Airsoft Gun Nas menjelaskan keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah dilakukan berdasarkan kebutuhan negara dan mekanisme yang telah diatur.
Salah satu contohnya adalah keikutsertaan TNI dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut dia, dalam program tersebut TNI hanya berperan mendampingi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.
"Kita mendampingi kejaksaan dan bekerja sama. Hasilnya, harta kekayaan negara sekitar Rp371 triliun berhasil dikembalikan ke kas negara," ujarnya.
Selain itu, Nas menyinggung peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Ia mengatakan keterlibatan Babinsa dilakukan untuk membantu penyuluh pertanian lapangan yang jumlahnya masih terbatas di berbagai daerah.
Menurut dia, keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas Kementerian Pertanian, melainkan membantu percepatan program pemerintah berdasarkan kesepakatan kerja sama yang telah dibuat.
"Setelah semua berjalan, akan dikembalikan kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kita mengambil alih tugas kementerian," kata dia.
Nas juga menyoroti peran TNI dalam penanganan bencana alam. Ia menilai prajurit tidak mungkin menunggu instruksi formal ketika masyarakat membutuhkan pertolongan segera di lapangan.