JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang-Undang Polri yang baru tidak akan menimbulkan sumbatan karier atau bottleneck di lingkungan institusi kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan Listyo Sigit seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut dia, pemerintah dan DPR telah mengantisipasi potensi persoalan terkait jenjang karier anggota Polri melalui berbagai pengaturan yang tercantum dalam regulasi baru tersebut.
Baca Juga: RUU Polri Jadi UU, Wamenkum Ungkap Alasan Pembahasan Berlangsung Cepat "Batas usia pensiun saya kira sudah diatur sehingga terkait dengan sumbatan atau bottleneck karena posisi yang stagnan, semuanya sudah diatur," kata Sigit.
Ia mengatakan Polri akan segera menindaklanjuti amanat yang tertuang dalam undang-undang baru tersebut.
Tujuannya, kata dia, agar institusi kepolisian dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Sigit menegaskan reformasi kelembagaan Polri akan terus diarahkan untuk membangun institusi yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya publik.
"Kita ingin membentuk postur Polri yang benar-benar bisa diharapkan masyarakat. Utamanya bagaimana Polri ke depan menjadi lebih humanis, lebih profesional, dan lebih dicintai masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Kapolri menilai perubahan regulasi tersebut penting untuk menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang seiring perubahan zaman.
Menurut dia, Polri harus mampu beradaptasi dengan berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.
Ia menegaskan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap menjadi syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional.
"Kita harus terus beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan zaman yang memunculkan berbagai persoalan baru yang harus dihadapi Polri untuk menjaga stabilitas dan situasi kamtibmas," katanya.