JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aliran dana dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengalir kepada tersangka Dadan Hindayana dan sejumlah pihak lainnya.
Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan insentif harian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut setiap SPPG memperoleh insentif sekitar Rp6 juta per hari.
Baca Juga: Dugaan Penyimpangan Program MBG Menguat, MAKI Desak Pemerintah Buka Data Anggaran Dana tersebut kini menjadi salah satu fokus penelusuran penyidik.
"Kurang lebih yang Rp6 juta itu. Yang per hari kan," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (5/6/2026).
Namun demikian, Kejagung belum memerinci secara detail mekanisme dugaan aliran dana maupun peran masing-masing tersangka dalam penyaluran insentif tersebut.
Penyidik masih mendalami konstruksi perkara dan dugaan keterkaitan antar pihak.
"Peran itu berhubungan dengan kewenangan masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," kata Syarief.
Dalam perkara ini, terdapat tiga tersangka yang telah ditetapkan, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.
Ketiganya diduga berperan dalam proses penetapan mitra SPPG yang terafiliasi, meski tidak memenuhi syarat administratif maupun teknis.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya praktik mark up dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan program.
Sejumlah pengadaan yang kini menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.