JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis nasional yang direncanakan mulai berlaku penuh pada 2027.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperkuat pengawasan ekspor dan menekan kebocoran devisa, namun juga menyimpan risiko lahirnya monopoli baru apabila tidak disertai sistem pengawasan yang ketat.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengatakan negara memiliki kepentingan untuk memperkuat kendali terhadap ekspor komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan produk paduan nikel yang selama ini melibatkan banyak perusahaan dan jaringan perdagangan internasional.
Baca Juga: Mahfud MD Dukung Pembentukan PT DSI, Sebut Bisa Tutup Celah Kebocoran Devisa Ekspor "Negara tentu memiliki kepentingan untuk menghentikan praktik under-invoicing, transfer pricing, dan kebocoran devisa dalam jumlah besar. Namun, tidak boleh menutup mata terhadap risiko sentralisasi kekuasaan ekonomi yang terlalu besar," kata Ateng kepada wartawan, Sabtu, 30 Mei 2026.
Menurut Ateng, selama puluhan tahun tata niaga ekspor komoditas strategis Indonesia berlangsung dalam sistem yang terfragmentasi.
Ribuan perusahaan melakukan ekspor secara langsung maupun melalui perusahaan perdagangan di berbagai yurisdiksi luar negeri.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemerintah dalam mengawasi harga transaksi yang sebenarnya, kualitas komoditas yang diekspor, hingga aliran devisa hasil ekspor yang kembali ke dalam negeri.
Melalui PT DSI, pemerintah berencana mengonsolidasikan seluruh proses ekspor melalui sistem single-window.
Dalam skema tersebut, penetapan harga, verifikasi kualitas, hingga penerbitan dokumen ekspor akan berada di bawah kendali satu entitas.
Ateng menilai pembentukan PT DSI memiliki sejumlah tujuan strategis.
Salah satunya adalah menutup celah praktik manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing yang selama ini ditengarai menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam jumlah besar.
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan devisa hasil ekspor kembali masuk ke sistem perbankan nasional serta membangun sistem ketertelusuran (traceability) yang semakin dibutuhkan dalam perdagangan global.